DPR Anggap Pemerintah Pelihara Konflik Ahmadiyah
Oleh: Moh. Anshari
Nasional - Senin, 7 Februari 2011 | 12:19 WIB
INILAH.COM, Jakarta - Wakil Ketua DPR Anis Matta menilai ada kesan seolah-olah pemerintah memelihara konflik massa dengan kelompok Ahmadiyah. Sebab, peristiwa penyerangan terhadap Ahmadiyah selalu terjadi berulang-ulang.
"Kesan itu muncul seolah-olah memelihara masalah kalau pemerintah tidak selesai-selesai mengatasi kasus ini. Mestinya kita harus berpikir masalah yang akan tumpah di kemudian hari," terang Anis di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (7/1/2011).
Anis menilai penyerangan di Cikeusik yang menewaskan beberapa orang Jamaah Ahmadiyah merupakan tindakan kriminal. "Kasus ini terulang kembali. Ini harus dihadapi dari perpsektif hukum. Ini domain polisi. Jika ada nyawa dihilangkan itu kriminal. Itu harus diselesaikan secara hukum," tegasnya.
Soal tuntutan pembubaran dua ormas yang kerap bentrok, menurut Anis itu harus diselesaikan dengan kepala dingin. "Kita serahkan masalah ini pada Departemen Agama. Biar mereka menyelesaikan. Mungkin juga dengan Depdagri dan Depkum HAM. Kita serahkan pada yang punya domain," terangnya.
Menurut Anis, polemik Ahmadiyah ini harus diselesaikan dengan 2 aspek, yaitu penyelesaian hukum dan penegasan status ormas tersebut. "Satu sisi, masalah penerapan hukum. Begitu ada peristiwa selalu ada masalah hukumnya. Sisi lain, masalah status mereka itu harus dibahas dengan mereka," katanya.
Anis tidak melihat upaya sungguh-sungguh dari pemerintah untuk mengakhiri kasus-kasus penyerangan terhadap Ahmadiyah.
"Jika negara tidak tegas kejadian seperti masalah Cikeusik ini akan terulang. Tidak terlihat ada upaya pencegahan sistematis dari pemerintah. Kita menunggu sikap pemerintah," katanya. [win]
"Kesan itu muncul seolah-olah memelihara masalah kalau pemerintah tidak selesai-selesai mengatasi kasus ini. Mestinya kita harus berpikir masalah yang akan tumpah di kemudian hari," terang Anis di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (7/1/2011).
Anis menilai penyerangan di Cikeusik yang menewaskan beberapa orang Jamaah Ahmadiyah merupakan tindakan kriminal. "Kasus ini terulang kembali. Ini harus dihadapi dari perpsektif hukum. Ini domain polisi. Jika ada nyawa dihilangkan itu kriminal. Itu harus diselesaikan secara hukum," tegasnya.
Soal tuntutan pembubaran dua ormas yang kerap bentrok, menurut Anis itu harus diselesaikan dengan kepala dingin. "Kita serahkan masalah ini pada Departemen Agama. Biar mereka menyelesaikan. Mungkin juga dengan Depdagri dan Depkum HAM. Kita serahkan pada yang punya domain," terangnya.
Menurut Anis, polemik Ahmadiyah ini harus diselesaikan dengan 2 aspek, yaitu penyelesaian hukum dan penegasan status ormas tersebut. "Satu sisi, masalah penerapan hukum. Begitu ada peristiwa selalu ada masalah hukumnya. Sisi lain, masalah status mereka itu harus dibahas dengan mereka," katanya.
Anis tidak melihat upaya sungguh-sungguh dari pemerintah untuk mengakhiri kasus-kasus penyerangan terhadap Ahmadiyah.
"Jika negara tidak tegas kejadian seperti masalah Cikeusik ini akan terulang. Tidak terlihat ada upaya pencegahan sistematis dari pemerintah. Kita menunggu sikap pemerintah," katanya. [win]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar