kongres pssi - 85

Menpora Siap Hadapi Somasi Nurdin

Jumat, 25 Februari 2011 | 15:52 WIB

DENPASAR, KOMPAS.com — Rencana somasi keluarga Nurdin Halid terhadap Andi Malarangeng terkait pernyataan yang dianggap memprovokasi masyarakat untuk melakukan unjuk rasa anti-Nurdin ternyata tidak membuat Menteri Pemuda dan Olahraga gentar.

Menurut Menpora, pemerintah memiliki hak untuk mengatur dan membina badan olahraga di Indonesia, termasuk PSSI. "Ya, itu hak masing-masing, pemerintah menjalankan tugas sesuai perundang-undangan dan kami akan jalan terus," ujar Menpora Andi Malarangeng di sela-sela Council & Executive Comitte Meeting South East Asian Games Federation di Nusa Dua, Bali, Jumat (25/2/2011) siang tadi.

"Peran Pemerintah itu membina, mengatur, dan  mengawasi organisasi olahraga di Indonesia. Selama PSSI masih ada 'I'- nya (Indonesia), pemerintah punya kewenangan untuk mengatur," imbuhnya.

Pemerintah menginginkan adanya koreksi terhadap pelaksanaan kongres PSSI yang rencananya akan digelar di Bali, Maret mendatang. Salah satu koreksi yang menjadi perhatian adalah proses verifikasi komite pemilihan PSSI yang tidak meloloskan George Toisutta dan Arifin Panigoro sebagai bakal calon Ketua Umum PSSI periode 2011-2015.

Menpora pernah mengatakan, jika PSSI masih keras kepala dan tidak merespons peringatan, pemerintah tak segan-segan untuk menjatuhkan sanksi terhadap PSSI sesuai aturan undang-undang.

Menpora Diminta Tidak Intervensi PSSI

Jumat, 25 Februari 2011 | 13:39 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kantor PSSI di kawasan Gelora Bung Karno kembali menjadi sasaran unjuk rasa, Jumat (25/2/2011). Kali ini pengunjuk rasa menuntut Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng tidak mengintervensi PSSI.

Unjuk rasa ini dikuti ratusan orang tanpa mengenakan seragam khusus. Dari spanduk-spanduk yang diusung, para pengunjuk rasa berasal dari Masyarakat Pecinta Bola Jawa Tengah, Masyarakat Pecinta Bola Jawa Timur, dan Gerakan Muda Indonesia.

Koordinator aksi, Ujang Ridwansyah, meminta PSSI menerapkan sistem dan jangan takut pada intervensi siapa pun. "Kami tetap mendukung PSSI yang sesuai dengan Statuta FIFA. Namun, Andi Mallarangeng dan Arifin Panigoro yang mengacak-acak. Kami, pencinta sepak bola, tidak ingin perpecahan di PSSI," kata Ujang.

Ia menambahkan, pihaknya juga telah menyegel Kementerian Pemuda dan Olahraga. "Kami menilai Menpora ingin memecah-belah PSSI. Pertanyaannya, berapa Andi dibayar oleh Arifin? Menpora juga telah membiarkan Liga Primer Indonesia bergulir, yang ditentang oleh FIFA," ujar Ujang.

Nurdin Halid Didukung Tuntut Mallarangeng

Jumat, 25 Februari 2011 | 02:34 WIB

MAKASSAR, KOMPAS.com — Ketua Umum PSSI Nurdin Halid mendapat dukungan penuh dari keluarga untuk menuntut secara hukum Menteri Pemuda dan Olahraga Andi A Mallarangeng.

Menurut juru bicara keluarga, Kadir Halid, di Makassar, Kamis (24/2/2011), Andi dinilai telah memprovokasi masyarakat melakukan demonstrasi menolak Nurdin dengan sejumlah pernyataan di media sosial dan media massa, misalnya bahwa ia mempersilakan masyarakat berdemonstrasi asalkan aksi berlangsung damai. 

"Kami sementara mengumpulkan pernyataannya, baik yang ada di media sosial seperti Twitter maupun di media-media cetak," ujar Ketua Pengda PSSI Sulawesi Selatan tersebut sambil menunjukkan contoh komentar di salah satu laman Twitter.

Kadir mengatakan, pihak keluarga saat ini sudah berkoordinasi dengan pengacara untuk menelaah pernyataan mana saja yang dinilai sebagai bentuk upaya provokasi. 
Menurutnya, keluarga Nurdin menilai, sebagai pejabat, Andi seharusnya berposisi netral dan tidak mengambil sikap ke salah satu pihak.

"Yang jadi pertanyaan, kenapa Andi mendorong Arifin yang sudah tidak memenuhi syarat? Kenapa dia berupaya melengserkan Nurdin? Kenapa mau memaksakan AD/ART KONI ke PSSI? Itu kan namanya berpihak," kata mantan Manajer PSM Makassar tersebut.

Terkait statuta, Kadir menjelaskan, PSSI sudah dua tahun terakhir melakukan asistensi ke FIFA dan organisasi internasional sepak bola itu sudah menyetujui isinya sehingga dianggap tidak ada masalah atau rekayasa di dalamnya. 

Menurutnya, melarang seseorang menjabat di PSSI karena alasan pernah dihukum pidana adalah bentuk pelanggaran hak sipil. Statuta sudah disahkan sejak kongres tahun 2007.

Menanggapi bentrokan yang terjadi di Kantor PSSI di Jakarta dan DPRD Sulawesi Selatan di Makassar pada hari ini, Kadir mengatakan bahwa hal tersebut terjadi karena pihak pro-Nurdin jengah karena merasa Nurdin sudah sangat dizalimi. 
Kendati begitu, ia menambahkan, bentrokan sangat disesali pihak keluarga. Mereka juga menyatakan bahwa publik dipersilakan memprotes keberadaan Nurdin di PSSI, tetapi tetap dalam koridor kemurnian aspirasi.

"Silakan protes, kami tetap hargai itu. Asal jangan ada rekayasa atau titipan satu pihak di dalamnya. Kalau kejadian bentrok di Makassar hari ini, kami tahu betul siapa dalangnya," ujarnya. (ANT)