kongres pssi 132 - DPR dan PSSI

Rekomendasi DPR Soal Kisruh PSSI

Komisi X DPR meminta pemerintah melakukan komunikasi dengan PSSI dan FIFA.

Senin, 28 Februari 2011, 22:08 WIB

Irvan Beka

VIVAnews - Komisi X DPR, di Senayan, Jakarta, Senin, 28 Februari 2011, menggelar rapat kerja dengan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (Menegpora) Andi Alfian Mallarangeng. Hasil Rapat Kerja Komisi X DPR RI menghasilkan tiga rekomendasi.

Pimpinan sidang Mahyuddin NS, yang membacakan rekomendasi menyampaikan Komisi X DPR RI menghargai sikap pemerintah dalam mengambil langkah-langkah penyelesaian permasalahan persepakbolaan nasional dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, aturan organisasi PSSI dan statuta FIFA dalam rangka memajukan persepakbolaan nasional.

Untuk selanjutnya Komisi X DPR RI mendesak Pemerintah bersikap bijaksana, tegas dalam menerapkan kebijakan sistem keolahragaan nasional tanpa harus mengorbankan kepentingan nasional.

Kedua bahwa Komisi X DPR RI mendesak pemerintah untuk memerintahkan KONI/KOI supaya melakukan komunikasi secepatnya dengan PSSI untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan kongres.

Ketiga, Komisi X DPR RI mendesak pemerintah untuk melakukan komunikasi secepatnya secara langsung dengan FIFA untuk mengklarifikasi statuta PSSI sekaligus menjelaskan posisi Pemerintah dan permasalahan organisasi PSSI.

Menpora sendiri sudah menyatakan siap menjelaskan kemelut sepakbola nasional ke FIFA, induk sepakbola dunia, terkait tudingan campur tangan pemerintah terhadap PSSI. (sj)

Laporan : Ronito Kartika Suryani 

PSSI Membuka Diri dengan Kemennegpora

Senin, 28 Februari 2011 - 21:06 wib

Rejdo Prahananda – Okezone

Jakarta – Ketua Umum PSSI Nurdin Halid sepakat berunding dengan Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga (Kemennegpora) terkait kontroversi yang terjadi dalam Kongres PSSI Maret mendatang.

Seperti diketahui, dalam keterangan persnya, Nurdin baru saja mengeluarkan pernyataan, bahwa PSSI telah menangguhkan agenda Kongres yang sedianya berlangsung bulan depan.

Keputusan ini diambil PSSI melihat keputusan Komite Banding yang tidak meloloskan dua bakal calon ketua umum PSSI, Arifin Panigoro dan George Toisutta dari daftar nama bakal calon ketum PSSI.

Tidak hanya itu, Komite Banding juga menolak ketetapan yang dikeluarkan Komite Pemilihan yang hanya menuliskan dua nama calon Ketum PSSI, Nirwan D. Bakrie dan Nurdin Halid.

Semakin mengerucutnya polemik tersebut, membuat PSSI akhirnya bersedia membuka diri untuk duduk bersama dengan Kemenegpora. “Kami masih menunggu Menpora untuk membahas persoalan ini,” kata Nurdin singkat dalam keterangan persnya di Kantor Badan Liga Indoenesia, Kuningan, Jakarta, Senin (28/2/2011)

Meski demikian, PSSI tetap menunggu keputusan selanjutnya dari FIFA terkait masalah ini dan berharap PSSI tidak menjatuhkan kepada induk sepakbola Tanah Air itu melihat persoalan yang terjadi jelang Kongres Pemilihan Ketum PSSI yang sedianya berlangsung Maret 2011 mendatang. (edo)

PSSI Penuhi Panggilan DPR

Selasa, 1 Maret 2011 - 10:28 wib

Susi Fatimah - Okezone

JAKARTA - Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) memenuhi undangan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), guna menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Seperti pantauan okezone di Gedung DPR di kawasan Senayan, Selasa (1/3/2011), Ketua Umum PSSI Nurdin Halid dan Sekretaris Jenderal Nugraha Besoes tiba di Gedung Nusantara I pukul 09.50 WIB.

Rapat sendiri dijadwalkan mulai pukul 10.00 WIB. Agenda rapat kali ini terkait dengan tuntutan para suporter di seluruh Tanah Air, yang mengidamkan revolusi di tubuh PSSI ditandai dengan turunya rezim Nurdin.

Kendati rentetan kecaman mengalir dari berbagai elemen, Nurdin, yang menjabat sebagai ketua umum sepanjang dua periode (2004-2011), tetap meletakkan namanya sebagai bakal calon ketua umum periode empat tahun mendatang.

Para suporter pun meminta pemerintah, melalui Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng, membekukan kepengurusan PSSI saat ini. Menanggapi dengan tangan terbuka, Menegpora justru dianggap melakukan intervensi terhadap PSSI.

Tak ayal, Komisi X DPR juga mengundang Menegpora untuk memberikan penjelasan dalam rapat kerja. Andi pun memenuhi panggilan tersebut, Senin (28/2/2011) kemarin. (far)

 

Nurdin: Surat PSSI Jateng ke FIFA Aspal!

Selasa, 1 Maret 2011 - 11:57 wib

Susi Fatimah - Okezone

JAKARTA - Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Nurdin Halid enggan mengakui surat yang dilayangkan Pengurus PSSI Provinsi Jawa Tengah (Pengprov Jateng) kepada Badan Sepakbola Dunia, FIFA. Nurdin tak segan mengklaim surat tersebut aspal, alias asli tapi palsu.

Surat yang ditandatangani Ketua Pengprov Jateng Sukawi Sutarip berisi sejumlah tuduhan terhadap kepengurusan Nurdin, yang dianggap melanggar artikel 15.4 Kode Etik FIFA.

Artikel tersebut memberikan yuridiksi FIFA atas kasus-kasus nasional “jika asosiasi, konfederasi dan organisasi olahraga lainnya gagal mengadili pelanggaran atau gagal mengadili mereka sesuai dengan dasar-dasar hukum.”

Sementara itu, dugaan surat pengprov Jateng meliputi:
1. Keyakinan kegiatan kriminal yang melanggar Kode Etik FIFA.
2. Pelanggaran prinsip netralitas politik sepakbola yang melanggar undang-undang    FIFA.
3. Sebuah rekor yang melampaui kesalahan manajemen PSSI dan sepakbola  Indonesia.
4. Manipulasi proses pemilihan umum.

Menanggapi hal tersebut, Nurdin mengaku tidak pernah menandatangani surat yang dikirim Pengprov Jateng ke FIFA. Bahkan, Nurdin berani menjamin Ketua Pengprov Jateng juga tidak membubuhkan tanda tangannya.

“Saya tidak pernah menandatangani surat itu. Berarti surat itu aspal!” klaim Nurdin, ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Selasa (1/3/2011).

“Ketuanya sendiri, Pak Sukawi, dan sekretarisnya menyatakan tidak pernah menandatangani surat itu. Berarti palsu!” tegas pria yang menjabat ketua umum PSSI sejak 2004 lalu.

Saat ini, Nurdin dan para pengurus PSSI tengah memenuhi panggilan Komisi X DPR, guna rapat dengar pendapat untuk menjelaskan kekisruhan sepakbola nasional di Gedung Nusantara I. (far)