Kiemas: Pemerintah Harus Represif!
Oleh: Irvan Ali Fauzi
Nasional - Senin, 7 Februari 2011 | 15:15 WIB
INILAH.COM, Jakarta - Ketua MPR RI Taufiq Kiemas mengatakan, perlu tindakan represif dari penegak hukum untuk menghentikan praktek mafia hukum di Indonesia.
"Seharusnya ada upaya atau tindakan represif, sehingga bisa menjadi shock therapy bagi mereka yang melakukan KKN dan menjadi pelajaran bagi masyarakat," ucapnya di sela-sela pertemuan delapan lembaga tinggi negara di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta, Senin (7/2/2011).
Politisi senior PDIP itu berpandangan, jika pemerintah tak bisa bertindak represif maka mafia hukum akan sulit diberantas dan akhirnya publik hilang kepercayaan kepada pemerintah.
"Semua persoalan ini harus segera diambil jalan keluarnya agar kepercayaan masyarakat terhadap upaya penegakkan hukum dan upaya menghapus praktik mafia hukum tidak luntur," tegasnya.
Oleh karena itu, Kiemas berpandangan pertemuan delapan lembaga tinggi negara sangat penting dilakukan guna memaksimalkan kinerja pemerintah. Kiemas mengatakan bahwa pelaksanaan pertemuan Pemimpin Lembaga-Lembaga Negara adalah kegiatan yang sangat positif.
"Dalam pertemuan-pertemuan sebelumnyan sampai dengan pertemuan hari ini, kita para Pimpinan Lembaga-Lembaga Negara, selalu bertukar pikiran dengan baik dalam rangka membangun sinergi antar lembaga negara untuk mencari pemecahan permasalahan bangsa baik yang berkaitan dengan ekonomi, sosial, dan politik," ujar Kiemas.
Ketua MPR menambahkan, terkait dengan masalah pengelolaan keuangan negara, sampai saat ini, Indonesia memang masih menghadapi tantangan terkait dengan pengelolaan keuangan negara tersebut secara baik dan benar.
Baik artinya diadministrasikan sesuai standard akuntansi maupun aturan administratif lainnya. Benar artinya digunakan secara tepat sesuai dengan tujuan peruntukannya. [mah]
"Seharusnya ada upaya atau tindakan represif, sehingga bisa menjadi shock therapy bagi mereka yang melakukan KKN dan menjadi pelajaran bagi masyarakat," ucapnya di sela-sela pertemuan delapan lembaga tinggi negara di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta, Senin (7/2/2011).
Politisi senior PDIP itu berpandangan, jika pemerintah tak bisa bertindak represif maka mafia hukum akan sulit diberantas dan akhirnya publik hilang kepercayaan kepada pemerintah.
"Semua persoalan ini harus segera diambil jalan keluarnya agar kepercayaan masyarakat terhadap upaya penegakkan hukum dan upaya menghapus praktik mafia hukum tidak luntur," tegasnya.
Oleh karena itu, Kiemas berpandangan pertemuan delapan lembaga tinggi negara sangat penting dilakukan guna memaksimalkan kinerja pemerintah. Kiemas mengatakan bahwa pelaksanaan pertemuan Pemimpin Lembaga-Lembaga Negara adalah kegiatan yang sangat positif.
"Dalam pertemuan-pertemuan sebelumnyan sampai dengan pertemuan hari ini, kita para Pimpinan Lembaga-Lembaga Negara, selalu bertukar pikiran dengan baik dalam rangka membangun sinergi antar lembaga negara untuk mencari pemecahan permasalahan bangsa baik yang berkaitan dengan ekonomi, sosial, dan politik," ujar Kiemas.
Ketua MPR menambahkan, terkait dengan masalah pengelolaan keuangan negara, sampai saat ini, Indonesia memang masih menghadapi tantangan terkait dengan pengelolaan keuangan negara tersebut secara baik dan benar.
Baik artinya diadministrasikan sesuai standard akuntansi maupun aturan administratif lainnya. Benar artinya digunakan secara tepat sesuai dengan tujuan peruntukannya. [mah]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar