Agum Heran Melihat Kengototan Kelompok 78
Ferril Dennys | I Made Asdhiana | Senin, 25 April 2011 | 18:50 WIB
"Saya sudah bertemu dengan George Toisutta, Nirwan Bakrie, dan Arifin Panigoro. Ketiganya menyatakan kecewa dengan keputusan FIFA, tetapi legawa. Saya heran juga, yang ngotot malah para pendukungnya. Saya sudah berjuang. Kalau tidak, lempar saya dengan botol atau caci maki," ungkap Agum seusai menemui perwakilan kelompok 78 pemilik suara di Kantor PSSI, Senin (25/4/2011).
"Mereka menginginkan kedua orang ini maju. Kalau mereka bersikap seperti go to hell with keputusan FIFA, ini bisa berbahaya bagi masa depan sepak bola kita. Saya sangat khawatir dampaknya sangat tidak bagus bagi sepak bola kita. Sikap-sikap emosional jangan ditumbuh-kembangkan," sambungnya.
Agum juga tidak ambil pusing dengan ancaman kelompok 78 pemilik suara yang mengancam tidak akan menghadiri Kongres PSSI pada 20 Mei mendatang. "Kalau mereka tidak datang, mungkin kongres dianggap tidak sah. Namun, apa pun hasilnya, saya akan melaporkan kepada FIFA. Mereka yang akan memutuskan kongres sah atau tidak," ungkap Agum.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komite Pemilihan PSSI hasil kongres 14 April, Wisnu Wardhana, berpendapat bahwa sikap Agum otoriter jika melihat bahwa ia mematuhi keputusan FIFA untuk menggugurkan empat kandidat dan tidak mengakui Komite Pemilihan.
"Agum tidak boleh bersikap otoriter. Komite Normalisasi adalah badan kolegial. Oleh karena itu, keputusan harus melalui voting di antara delapan anggota Komite Normalisasi," ucap Wisnu.
"Keputusan FIFA sebenarnya bisa diabaikan karena tidak ada dasar hukumnya. Namun sebaliknya, Agum justru ngotot mengikuti keputusan tersebut," sambungnya.
Oleh karena itu, Wisnu mengungkapkan, pihaknya memberi deadline satu hari kepada Agum agar menggelar rapat pleno. "Jika Agum tidak melaksanakan itu, maka kami tidak akan mengikuti kongres 20 Mei yang diselenggarakan Komite Normalisasi. Kongres nanti tidak akan sah jika tidak diikuti oleh para pemilik suara," kata Wisnu.
Seperti diberitakan, pertemuan antara Ketua Komite Normalisasi, Agum Gumelar, dan Presiden FIFA Sepp Blatter pada 19 April lalu menghasilkan keputusan bahwa empat calon yang digugurkan Komite Banding, yakni Nurdin Halid, Nirwan Bakrie, George Toisutta, dan Arifin Panigoro, tidak maju dalam kongres pemilihan anggota Komite Eksekutif PSSI pada 20 Mei mendatang.
Dalam keputusannya, FIFA juga tidak mengakui terbentuknya Komite Pemilihan yang dihasilkan lewat kongres pemilik suara pada 14 April lalu. FIFA hanya menyetujui terbentuknya Komite Banding.
Agum: Komite Normalisasi Bertugas
sebagai Komite Pemilihan
Ferril Dennys | Robert Adhi Kusumaputra | Senin, 25 April 2011 | 20:34 WIB
Dalam pertemuan Agum dengan Presiden FIFA Sepp Blatter di Zurich, Swiss, pada 19 April lalu, FIFA menolak hasil keputusan kongres yang digelar 14 April lalu yakni pembentukan Komite Pemilihan. FIFA hanya merestui pembentukan Komite Banding. FIFA menggarisbawahi sekali lagi bahwa Komite Normalisasi sebagai Komite Pemilihan sehingga tidak ada Komite Pemilihan lain yang diusulkan.
"FIFA tidak menerima 14 April sebagai kongres. Komite Normalisasi kembali menjalankan tugas Komite Pemilihan. Komite Pemilihan tidak perlu lewat kongres. Hanya keputusan Komite Banding yang diakui," ungkap Agum kepada wartawan di kantor PSSI, Senin (25/4/2011). Meski begitu, Komite Pemilihan bentukan kongres 14 April lalu tetap ngotot menjalankan tugasnya. Bahkan, Wakil Ketua Komite Pemilihan Wisnu Wardhana berpendapat, sikap Agum tidak mengakui Komite Pemilihan sebagai sikap yang otoriter.
Mengenai hal itu, Agum berjanji akan terus menjalin komunikasi dengan Komite Pemilihan yang sudah terbentuk. "Saya berusaha komunikasi dengan mereka," kata Agum. Komite Normalisasi tengah memverifikasi bakal calon anggota Komite Eksekutif PSSI yang meliputi ketua umum, wakil ketua umum, dan anggota Komite Eksekutif hingga 29 April mendatang. Setelah itu, Komite Normalisasi menyediakan waktu banding hingga 5 Mei. Kemudian nama-nama yang lolos akan diumumkan pada 13 Mei.
SOS Minta Kelompok 78 Membubarkan Diri
Ferril Dennys | Robert Adhi Kusumaputra | Senin, 25 April 2011 | 21:35 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Save Our Soccer (SOS) dalam pernyataan persnya meminta kelompok 78 pemilik suara PSSI untuk membubarkan diri karena jika diteruskan memperjuangkan kelompok tertentu akan mengancam demokratisasi di sepakbola dan akan memperburuk keadaan. Dalam rilis yang dikirimkan oleh salah satu anggota SOS, Apung Widiadi, kepada Kompas.com, Senin (25/4/2011), SOS menilai hadirnya Komite Normalisasi (KN) tidak dengan serta merta menyelesaikan masalah PSSI.
"Masalah demi masalah muncul, intrik demi intrik, cara-cara kotor tetap dimainkan untuk memperebutkan posisi PSSI-1. Perebutan kursi kekuasaan PSSI semakin ramai dengan aroma sangat politis namun disisi lain mejadi tidak menarik karena hadirnya muka-muka lama," tulis pernyataan tersebut.
Atas hal tersebut, SOS bersama dengan Jak Mania (Pendukung Persija Jakarta) mengaku khawatir akan masa depan sepakbola Indonesia yang tak kunjung membaik. "Sebaliknya justru semakin memburuk dan PSSI bisa habis dibagi-bagi oleh kepentingan kelompok. Melalui Kongres yang demokratis KN harus mengembalikan bahwa PSSI milik rakyat bukan milik kelompok tertentu," tegas SOS.
Berikut enam pernyataan sikap SOS:
1. Menpora harus meminta maaf kepada insan sepakbola Indonesia atas penyataan yang mendukung beberapa calon yang ditolak oleh FIFA. Menpora sudah tidak netral, dan ini akan memperburuk perbaikan karena dikhawatirkan jatuh ke tangan kelompok tertentu. Sebelumnya Menpora menyayangkan keputusan FIFA yang tetap menolak ketiga calon (Nirwan Bakrie, Arifin Panigoro, dan George Toisutta)
2. Komite Normalisasi (KN) harus tegas dan tidak kompromi terhadap kelompok tertentu yang mengincar kursi kekuasaan PSSI. Seperti kita ketahui beberapa keputusan KN sebelumnya merupakan hasil kompromis antara dua kubu pro dan kontra Nurdin Halid.
3. Komite Penyelamatan Persepakbolaan Nasional, Kelompok 78 atau kelompok-kelompok tertentu yang menyatakan memiliki sejumlah suara harus membubarkan diri. Karena jika diteruskan memperjuangkan kelompok tertentu akan mengancam demokratisasi di Sepakbola dan akan memperburuk keadaan.
4. Kongres PSSI harus berlangsung sesuai dengan keputusan FIFA. Harus demokratis dan transparan. Oleh karena itu perlu dibentuk tim independen pengawas Kongres PSSI. Yang beranggotakan wartawan, supporter, dan pengamat sepakbola. Hal ini untuk menghindari kecurangan ataupun politik uang saat kongres.
5. Menolak calon ketua umum PSSI yang mempunyai latarbelakang politik, mantan pengurus PSSI rezim NH (muka lama), koruptor dan orang-orang yang tidak berkompeten tapi memiliki banyak uang (borjuis). Tetapi kami mengapresiasi calon ketua umum PSSI yang diusung melaui jalur Independen.
6. Walaupun kongres hanya dihadiri oleh para Pengurus Provinsi PSSI, masyarakat Indonesia harus mengetahui visi-misi dan program calon ketua umum PSSI. Caranya adalah calon-calon yang lolos harus diuji visi-misinya dulu di Komisi X DPR. Seperti halnya pemilihan ketua KPK. Baru setelah itu calon-calon tersebut diadu di Kongres. Hal ini untuk mengembalikan bahwa kongres PSSI adalah milik masyarakat Indonesia bukan milik pemegang suara saja.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar