Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng (kiri)
dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi
di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (5/4).
Ketua KPK Busyro Muqoddas serta Wakil Ketua Muhammad Jasin
dan Chandra Hamzah menyampaikan hasil kajian
pengelolaan belanja bantuan sosial pemerintah
dan dana APBD untuk klub sepak bola.
SOS: Keuangan PSSI Harus Diusut
Ferril Dennys | Rabu, 06 April 2011 | 13:34 WIB
Anggota SOS yang juga anggota Indonesia Corruption Watch (ICW), Apung Widiadi, berpendapat, Menpora jangan hanya membekukan PSSI saja. Namun, Menpora juga diminta mengusut aliran dana APBN yang diduga dikorupsi oleh PSSI.
"Periksa dan selidiki dugaan korupsinya setelah itu serahkan ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). KPK juga harus segera menindaklanjuti beberapa kasus korupsi dana APBN untuk sepak bola di daerah. Tangkap semua koruptor bola," beber Apung kepada wartawan, Rabu (6/4/2011).
Dikatakan Apung, Menpora harus bersama dengan Mendagri harus merumuskan penghentian dana ABPN atau APBD untuk klub. "Janji ini harus terealisasi sebelum kompetisi 2012. Dalam kongres pemilihan ketua umum PSSI Mei mendatang, Menpora juga harus membahas hal ini," papar Apung.
Sementara itu, terkait pembentukan Komite Normalisasi oleh FIFA, SOS memandang bahwa komite itu bisa menjamin kongres PSSI berlangsung secara demokratis. Namun SOS memandang anggota Komite Normalisasi tidak semuanya kredibel.
"Ada beberapa anggota Komite Normalisasi yang bermasalah. Beberapa diantaranya terindikasi pernah menjadi tersangka korupsi APBD, berbau rezim Nurdin Halid, merangkap pejabat pemerintah daerah, konflik kepentingan sebagai pemilik suara, bukan respresentasi dari klub karena sudah tidak tercatat dalam kepengurusan di klub, gagal memimpin di klub karena terekam pernah berkonflik di internal klub," papar Apung.
Dengan demikian, SOS berpendapat sebagian besar Komite Normalisasi memiliki track-record yang kurang sempurna sehingga mengancam transisi revolusi PSSI.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar