KONGRES PSSI 299

Menpora Tak Gentar Digugat Nurdin Cs

Penulis: Hindra Liu | Editor: Hery Prasetyo

Kamis, 31 Maret 2011 | 22:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Andi Mallarangeng, mengaku biasa-biasa saja menanggapi rencana gugatan Nurdin Halid Cs karena membekukan PSSI.

"(Gugatan) itu urusan dia. Itu biasa. Saya biasa-biasa saja," kata Andi Mallarangeng, Kamis (31/3/2011).

Tentang pembekuan PSSI, Menpora juga menyatakan itu langsung bisa diterapkan, meski Nurdin Halid mengaku belum mendapatkan SK. "Ini 'kan kebijakan pemerintah, jadi langsung dilakukan. Presiden setuju saja. Ini 'kan kerja pemerintah. Pokoknya ini kebijakan pemerintah dan seluruh jajaran pemerintah. Pasti daerah, polri, sama, berhenti memberikan pelayanan," jawabnya.

Termasuk anggaran untuk kegiatan PSSI, menurutnya juga langsung distop. Tahun ini, anggaran sebesar Rp 25 miliar. "Pokoknya yang dari pemerintah distop.  Karena kepengurusan PSSI tidak lagi diakui pemerintah, maka tentu saja konsekuensinya seluruh fasilitas dan pelayananan pemerintah tidak bisa diberikan. Termasuk kantor. Pendanaan dari pemerintah juga demikian.," tegasnya.

Andi Mallarangeng: Liga di Bawah PSSI Tetap Berlangsung

Penulis: Hindra Liu | Editor: Hery Prasetyo

Kamis, 31 Maret 2011 | 23:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memastikan pertandingan yang berada di bawah koordinasi PSSI tetap berlangsung kendati kepemimpinan di organisasi olahraga sepak bola tersebut diambil alih KONI/KOI.

"(Pertandingan) tidak akan terganggu karena kita menginginkan pertandingan-pertandingan, baik itu ISL (Indonesia Super League), Divisi I, Divisi Utama, semua bisa berjalan. Bedanya, rekomendasi untuk perizinan pertandingan itu disupervisi langsung melalui KONI, KOI, dan dengan Pengurus Provinsi PSSI. Pengurus provinsi juga tidak ada masalah. Kami juga sudah bertemu dengan Ketua Kehormatan PSSI Pak Agum Gumelar. Dia juga sudah bersedia untuk membantu dan menjembatani, memastikan semua proses bisa berjalan dengan baik Sehingga sama sekali gak ganggu pertandingan," kata Andi kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/3/2011).

Pada kesempatan tersebut, Andi juga kembali menegaskan, pemerintah telah menghentikan seluruh aliran dana senilai Rp 25 miliar per tahun yang bersumber dari APBN ke PSSI. Tak hanya itu, pemerintah juga tak lagi memberikan seluruh fasilitas dan layanan yang sebelumnya dapat dinikmati PSSI yang pernah dikomandani Nurdin Halid.

Hal ini dilakukan menyusul adanya pernyataan resmi pemerintah yang tak mengakui kepemimpinan Nurdin di PSSI. "Ini kebijakan pemerintah dan seluruh jajaran pemerintah, baik pusat, daerah, Polri, berhenti memberikan pelayanan," ujar  Andi Mallarangeng


Seperti diwartakan, pemerintah, melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga, tidak lagi mengakui kepengurusan PSSI di bawah pimpinan Ketua Umum Nurdin Halid dan Sekretaris Jenderal Nugraha Besoes. Hal ini menyusul kekisruhan yang terjadi dalam Kongres PSSI di Pekanbaru, Provinsi Riau, pada akhir pekan lalu. Demikian salah satu butir kebijakan yang dibacakan Menpora Andi Alifian Mallarangeng dalam jumpa pers di Kantor Kemenpora, Jakarta, Senin (28/3/2011).

Sebelumnya, Andi menerima laporan Ketua KONI/KOI Rita Subowo terkait Kongres PSSI di Pekanbaru. "Untuk mencegah hal-hal yang bisa terulangnya kegagalan Kongres PSSI, karena ketidakkompetenan pengurus PSSI, terutama ketidaktertiban di dalam penentuan hak suara, distribusi undangan, penentuan peraturan pemilihan, agenda kongres, serta tidak adanya pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan kongres, maka dengan ini pemerintah menyatakan tidak mengakui lagi pengurus PSSI di bawah kepemimpinan ketua umum saudara Nurdin Halid dan Sekjen Nugraha Besoes serta seluruh kegiatan keolahragaan di bawah pengurus PSSI tersebut," ungkap Andi yang ikut didampingi Rita Subowo.

Kebijakan ini, kata Menpora, diambil berdasarkan kewenangan pemerintah yang terdapat dalam UU No 3 tahun 2005 serta PP No 16 tahun 2007. Menurutnya, kebijakan ini juga diambil demi menyelamatkan organisasi PSSI dan melindungi kepentingan olahraga nasional. Sehubungan dengan Kongres PSSI, Andi mengatakan pemerintah menunggu sikap FIFA atas kongres yang diikuti 78 anggota PSSI pemilik hak suara.

Jika keputusan kongres tersebut disikapi secara positif oleh FIFA, maka pemerintah bersama KONI/KOI mendukung segera dilaksanakannya Kongres PSSI untuk memilih ketua umum, wakil ketua umum, dan anggota Komite Eksekutif PSSI Periode 2011-2015 sesuai jadwal yang ditetapkan FIFA yaitu sebelum 30 April 2011.

KONI/KOI Takkan Telantarkan Pemain Timnas

Penulis: Hindra Liu | Editor: Hery Prasetyo

Jumat, 01 April 2011 | 00:53 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng memastikan, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)/Komite Olimpiade Indonesia (KOI), yang mengambil alih kepemimpinan PSSI, tak akan menelantarkan para atlet tim nasional Indonesia. Segala persiapan yang diperlukan timnas dalam rangka menghadapi pertandingan internasional tetap dapat berjalan dengan baik.

"Langsung dengan supervisi KONI dan KOI. Program Indonesia Emas tentu saja sesuai dengan UU Keolahragaan Nasional, tidak boleh ada diskriminasi terhadap warga negara Indonesia di dalam membela Merah Putih untuk alasan apa pun. Setiap ada diskriminasi, maka akan ada WNI yang tidak bisa membela Merah Putih. Prinsipnya, anak-anak terbaik bangsa bisa dan perlu membela Merah Putih," kata Andi kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/3/2011).

Andi juga mengatakan, dirinya terus melaporkan perkembangan terkini terkait kisruh PSSI kepada Presiden. Tak hanya itu, Andi juga berkonsultasi soal langkah-langkah yang diambil guna menuntaskan kekisruhan tersebut. Saat ini, sambungnya, pemerintah terus menjalin komunikasi dengan FIFA secara transparan. Tak ada lagi isi komunikasi yang ditutup-tutupi.

"Yang jelas, sekarang tidak ada lagi monopoli informasi dari FIFA. Dulu selalu dikatakan seakan-akan pengurus FIFA bilang begini, FIFA bilang begitu. Sekarang, baik pemerintah, KONI, KOI, memiliki akses komunikasi dengan FIFA langsung dan juga dengan presidennya, Sepp Blatter," kata Andi.

Sekretariat PSSI Boleh Dipakai

Penulis: Emilius Caesar Alexey | Editor: Aloysius Gonsaga

Jumat, 01 April 2011 | 19:31 WIB

JAKARTA, Kompas.com — Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi A Mallarangeng mengatakan, pemerintah mengizinkan sekretariat PSSI tetap menempati lokasi kantor yang ada sebelumnya. Izin diberikan agar kompetisi sepak bola tetap dapat berlangsung sesuai jadwal.  

"Izin hanya diberikan bagi petugas sekretariat dan bukan untuk pengurus PSSI karena sudah tidak diakui oleh pemerintah. Izin diberikan agar kompetisi tetap dapat berlangsung sebagaimana mestinya," kata Andi, seusai membuka Telin Chess International Tournament 2011, Jumat (1/4/2011).

Sementara itu, di KONI/KOI juga sudah dibentuk desk untuk menangani sepak bola, termasuk untuk mengurus izin pertandingan. Desk itu akan bertugas sampai terpilihnya pengurus PSSI yang baru.

Andi berharap, FIFA segera memberi respons positif atas terbentuknya Komite Pemilihan dan dan Komite Banding yang dipilih oleh 78 pemegang hak suara yang sah. Jika respons FIFA positif, kongres di Surabaya dapat segera digelar.

Namun, jika FIFA memberi respons yang lain, Kemenpora akan mendorong digelarnya pemilihan Komite Pemilihan dan Komite Banding yang baru oleh pihak netral. Pihak netral yang dimaksud, antara lain, adalah KONI/KOI.