kongres pssi 138 - DPR Juga Undang LPI Siang Ini

DPR Juga Undang LPI Siang Ini

DPR akan menyoroti beda penafsiran Statuta FIFA antara pemerintah dan PSSI.

Selasa, 1 Maret 2011, 10:26 WIB

Anggi Kusumadewi

VIVAnews - Setelah mengundang Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, Selasa hari ini, 1 Maret 2011, giliran PSSI dan Liga Primer Indonesia yang diundang oleh Komisi X DPR.

Jika PSSI diundang pukul 10.00 WIB, pengurus LPI diundang siang harinya. "Jadi tidak bersamaan," kata Wakil Ketua Komisi X Heri Akhmadi kepada VIVAnews. Komisi X membidangi antara lain sektor olahraga dan merupakan mitra langsung Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga.
DPR, kata Heri, ingin mengetahui seluk-beluk persoalan PSSI secara utuh, sebelum bersikap. “Kami ingin tahu posisi PSSI seperti apa. Kami ingin tahu apa yang menjadi keinginan semua pihak, karena pada dasarnya DPR menyerap aspirasi masyarakat tanpa kecuali,” Heri menjelaskan.

Menurut dia, sejumlah poin dalam rapat dengan Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga kemarin perlu dikonfirmasi kepada pihak-pihak terkait, terutama PSSI.  Komisi X berharap ada titik temu antara berbagai pihak yang terlibat konflik saat ini.

“Secara khusus, kami juga mendesak pemerintah mengambil peran aktif dalam menyelesaikan kemelut sepakbola nasional,” ujar Heri. 

Komisi X juga meminta pemerintah memaksimalkan fungsi moderasinya.  “Ini demi kemajuan sepakbola nasional,” kata politisi PDIP itu. 
Dia menekankan, poin penting yang akan ditanyakan Komisi X kepada PSSI dalam rapat pukul 10.00 pagi ini adalah tentang perbedaan penafsiran sejumlah pasal di Statuta FIFA.

Dalam rapat antara DPR dengan Mennegpora kemarin, dihasilkan sejumlah rekomendasi terkait kisruh PSSI. Pertama, pemerintah didesak bersikap bijaksana dan tegas dalam menerapkan kebijakan sistem olahraga nasional tanpa harus mengorbankan kepentingan nasional. Kedua, pemerintah didesak memerintahkan KONI untuk melakukan komunikasi secepatnya dengan PSSI guna menyelesaikan permasalahan terkait Kongres PSSI. Ketiga, pemerintah didesak melakukan komunikasi secepatnya dengan FIFA untuk mengklarifikasi statuta PSSI, sekaligus menjelaskan posisi pemerintah dan persoalan organisasi PSSI. 

Hari ini juga, FIFA akan membahas kemelut PSSI dalam Sidang Komite Asosiasi FIFA di Zurich, Swiss. Secara umum, sidang FIFA ini membahas berbagai masalah yang dialami anggota FIFA di seluruh dunia. Kemelut PSSI masuk ke dalam agenda sidang, setelah Komite Banding menganulir seluruh kandidat Ketua Umum PSSI yang ditetapkan oleh Komite Pemilihan. Rapat Komite Eksekutif PSSI pun memutuskan menyerahkan permasalahan ini kepada FIFA. (umi)

PSSI Belum Tanggapi Mosi Tak Percaya Pengprov

26 Pengprov dan 57 pengurus klub membentuk Komite Penyelamat Sepakbola Indonesia.

Selasa, 1 Maret 2011, 02:01 WIB

Irvan Beka, Haryanto Tri Wibowo

VIVAnews - PSSI menyatakan belum dapat menanggapi mosi tidak percaya yang dilayangkan 83 pemegang suara--yang menyatakan terdiri dari Pengurus Provinsi dan Klub--terhadap Ketua Umum Nurdin Halid dan kepengurusan PSSI saat ini. Mereka terdiri dari 26 Pengurus Provinsi dan 57 pengurus klub anggota PSSI, yang memiliki suara dalam Kongres.

Pernyataan itu mereka umumkan di Hotel Century, Jakarta, Senin petang, 28 Februari 2011. Mereka membentuk Komite Penyelamat Sepakbola Indonesia (KPSI) dan mengancam akan menggelar Kongres Luar Biasa.

KPSI diberi amanat untuk menggelar Kongres Sepakbola Indonesia berdasarkan aturan dan ketentuan sesuai Statuta PSSI dan FIFA. Selain itu, juga untuk mengoreksi kembali statuta PSSI karena yang sekarang dianggap sarat kepentingan kelompok. Dalam bekerja, KPSI akan berkoordinasi dengan pemerintah dan FIFA.

Terhadap hal ini, Sekretaris Jenderal PSSI Nugraha Besoes menyatakan belum bisa menanggapinya. Dia bilang PSSI harus terlebih dulu melihat surat pernyataan dari 83 pengurus tersebut.

"Kami harus lihat dulu tentang mosi tidak percaya ini. Kami harus lihat dulu siapa yang tanda tangan," ujar Nugraha usai jumpa pers penundaan Kongres di kantor PT Liga Indonesia, Kuningan, Jakarta, Senin malam, 28 Februari 2011. "Kami cek dulu apakah surat itu untuk PSSI atau bukan. Karena yang bisa menandatangani surat adalah Ketua Pengurus Provinsi dan Sekretaris Umum."

KPSI diketuai Sukawi J. Sutarip yang juga menjabat Ketua Pengurus Provinsi PSSI Jawa Tengah. Sedangkan wakilnya adalah Syahrial K. Damopolii yang merupakan Wakil Ketua Pengurus Provinsi PSSI Sulawesi Utara. (kd)