KONGRES PSSI 254

Menpora Ingatkan Kejujuran Kongres PSSI

Penulis: Hery Prasetyo | Editor: Hery Prasetyo

Sabtu, 26 Maret 2011 | 21:12 WIB

SEMARANG, KOMPAS.com — Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng menegaskan, pemerintah akan menggunakan wewenangnya untuk mengawasi jalannya Kongres PSSI. Pihaknya akan memberikan ”kartu merah” jika ada yang melakukan pelanggaran.

”Kalau ada penyimpangan, tentu saja pemerintah menggunakan kewenangannya dalam konteks pengawasan. Dalam sepak bola istilahnya akan ’menyemprit’ dan bisa memberikan kartu kuning dan merah, bahkan bisa juga langsung kartu merah,” kata Andi kepada wartawan di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (26/3/2011).

Hal tersebut dikatakan Andi seusai menghadiri Sosialisasi Nasional Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka yang dibuka oleh Wakil Presiden Boediono. Hadir dalam acara sosialisasi yang diadakan di Universitas Negeri Semarang (Unnes) ini antara lain Gubernur Jawa Tengah H Bibit Waluyo serta Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Azrul Azwar.

Andi mengingatkan, pengurus dan anggota PSSI yang saat ini berkumpul di Pekanbaru, Riau, sudah sepantasnya untuk melaksanakan kongres dengan sebaik-baiknya dan transparan, jujur, dan adil serta menjunjung sportivitas yang merupakan ciri dari olahraga dengan demokratis.

Dengan menjunjung tinggi sportivitas, hasil kongres akan dirasa dan dimiliki oleh masyarakat pecinta sepak bola karena bagaimanapun sepak bola dan PSSI adalah milik masyarakat.

”Saat ini saya sampaikan dan ingatkan kepada anggota dan pengurus PSSI dalam melaksanakan kongres yang harus diperhatikan adalah kepentingan sepak bola nasional, kepentingan organisasi PSSI, bukan hanya kepentingan segelintir orang atau orang seorang,” ucap Andi.

Dia yakin kalau kongres dijalankan dengan baik, maka semua berjalan dengan baik dan menghasilkan Komite Pemilihan dan Komite Banding serta pengurus-pengurus yang memang mendapat kepercayaan masyarakat.

Ditegaskan Andi kembali, pemerintah akan memantau dengan seksama. Kalau ada penyimpangan-penyimpangan, pemerintah tidak akan segan-segan untuk turun tangan.

”Jelas undang-undang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk membina, mengembangkan, dan mengawasi induk olahraga di Indonesia termasuk PSSI,” ujarnya.


Mengenai kriteria personel yang sebaiknya tidak usah lagi maju sebagai calon ketua umum, dia mengatakan, yang jelas bahwa kongres harus dilaksanakan sesuai standar pemilihan FIFA yang merujuk pada standar statuta FIFA.

”Oleh sebab itu, kalau ada yang tidak memenuhi syarat, tidak perlu untuk maju lagi, lebih baik sudah selesai. Sekarang ukur diri masing-masing memenuhi syarat atau tidak,” kata Andi tanpa bersedia menyebutkan personel yang dimaksud. (ANT)