Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga
juga menghentikan pengucuran dana APBN
kepada PSSI dibawah kepengurusan Nurdin Halid.
Keputusan dibacakan Menpora Andi Malarangeng
saat di kantor Kemenpora, Jakarta, Senin (28/3/2011)
usai menerima laporan Ketua KONI/KOI Rita Wibowo.
Pemerintah Tak Lagi Akui Kepemimpinan Nurdin Halid
Editor: Tri Wahono
Senin, 28 Maret 2011 | 17:43 WIB
Demikian salah satu butir kebijakan yang dibacakan Menpora Andi Alifian Mallarangeng dalam jumpa pers di Kantor Kemenpora, Jakarta, Senin (28/3/2011). Sebelumnya, Andi menerima laporan Ketua KONI/KOI Rita Subowo terkait Kongres PSSI di Pekanbaru.
"Untuk mencegah hal-hal yang bisa terulangnya kegagalan Kongres PSSI, karena ketidakkompetenan pengurus PSSI, terutama ketidaktertiban di dalam penentuan hak suara, distribusi undangan, penentuan peraturan pemilihan, agenda kongres, serta tidak adanya pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan kongres, maka dengan ini pemerintah menyatakan tidak mengakui lagi pengurus PSSI di bawah kepemimpinan ketua umum saudara Nurdin Halid dan sekjen Nugraha Besoes serta seluruh kegiatan keolahragaan di bawah pengurus PSSI tersebut," ungkap Alifian yang ikut didampingi Rita Subowo.
Kebijakan ini, kata Menpora, diambil berdasarkan kewenangan pemerintah yang terdapat dalam UU No 3 tahun 2005 serta PP No 16 tahun 2007. Menurutnya, kebijakan ini juga diambil demi menyelamatkan organisasi PSSI dan melindungi kepentingan olahraga nasional.
Sehubungan dengan Kongres PSSI, Andi mengatakan pemerintah menunggu sikap FIFA atas kongres yang diikuti 78 anggota PSSI pemilik hak suara. Jika keputusan kongres tersebut disikapi secara positif oleh FIFA, maka pemerintah bersama KONI/KOI mendukung segera dilaksanakannya Kongres PSSI untuk memilih ketua umum, wakil ketua umum, dan anggota Komite Eksekutif PSSI Periode 2011-2015 sesuai jadwal yang ditetapkan FIFA yaitu sebelum 30 april 2011.
"Apabila FIFA bersikap lain, maka pemerintah bersama KONI/KOI mendukung segera diselenggarakan kongres PSSI untuk memilih komite pemilihan dan komite banding pemilihan yanag baru dan selanjutnya melaksanakan kongres pemilihan ketua umum, wakil ketua umum, dan anggota komite eksekutif PSSI periode 2011-2015," kata Andi. "Apabila situasi di atas terjadi maka pemerintah bersama KONI/KOI beranggapan bahwa pengurus PSSI di bawah kepemimpinan Ketum Nurdin Halid dan Sekjen Nugraha Besoes tidak kompeten, untuk memimpin organisasi PSSI dan karenanya tidak kompeten untuk menyelenggarakan kongres PSSI," imbuhnya.(Tribunnews.com/M. Ismunadi)
Pemerintah Hentikan Anggaran buat PSSI
Editor: Tri Wahono
Senin, 28 Maret 2011 | 17:48 WIB
Demikian disampaikan Menpora Andi Mallarangeng saat membacakan kebijakan pemerintah di kantor Kemenpora, Jakarta, Senin (28/3/2011). Kebijakan tersebut diambil setelah Menpora menerima laporan Ketua KONI/KOI Rita Wibowo.
"Dengan ini pula maka Pemerintah menghentikan sementara penyaluran dana yang bersumber dari APBN, sampai terbentuk kepengurusan PSSI yang baru periode 2011-2015," ungkap Menpora.
Selain itu, Menpora menyerukan kepada seluruh jajaran pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk tidak lagi memberikan pelayanan dan fasilitasi kepada kepengurusan PSSI di bawah pimpinan Ketua Umum Saudara Nurdin Halid dan Sekretaris Jenderal Saudara Noegraha Besoes, serta seluruh kegiatan keolahragaannya.
Meski begitu, ia menyebutkan demi kepentingan nasional, maka persiapan Tim Nasional Sepakbola Indonesia untuk menghadapi SEA Games 2011 harus terus berjalan. Dalam hal ini Pemerintah bersama KONI/KOI sepakat bahwa KONI/KOI bersama Program Indonesia Emas (PRIMA) akan menjalankan persiapan Tim Nasional.
"Seluruh pertandingan LSI, Divisi Utama, Divisi I, II, dan III tetap berjalan sebagaimana mestinya dengan supervisi KONI/KOI bersama Pengprov PSSI dan Klub setempat," tegasnya.(Tribunnews.com/M. Ismunadi)
Menpora: Nurdin-Besoes Tidak Kompeten
Penulis: Jonathan Pandapotan | Editor: Aloysius Gonsaga
Senin, 28 Maret 2011 | 17:49 WIB
Senin (28/3/2011) pukul 09.00 WIB, Ketua Umum KONI/KOI Rita Subowo mendatangi kantor Menpora untuk melaporkan hasil kongres. Keduanya rapat hampir 6 jam.
Seusai rapat, Menpora langsung menyampaikan keputusan yang diambil pemerintah bersama KONI/KOI kepada wartawan. Keputusan ini terkait kisruh kongres PSSI di Pekanbaru, Riau.
Seperti diketahui, kongres PSSI yang digelar di Hotel The Premier berlangsung ricuh. Ini karena para pemegang hak suara tak bisa masuk ruang sidang. Mereka dihadang para petugas keamanan. Bentrok pun terjadi sehingga akhirnya PSSI membatalkan kongres.
Meski demikian, 78 pemegang hak suara tetap menjalankan kongres dan lahir tiga keputusan penting. Keputusan-keputusan ini telah dikirim ke FIFA dan kini pemerintah tinggal menunggu respons FIFA.
Dalam pernyataan resminya, Menpora membacakan, jika seandainya FIFA menolak hasil kongres kemarin, maka kongres harus dilaksanakan lagi tanpa ada campur tangan dari Nurdin maupun Besoes.
"Apabila situasi itu (FIFA tolak kongres 78 pemegang suara) yang terjadi, maka Pemerintah bersama KONI/KOI beranggapan bahwa pengurus PSSI di bawah pimpinan Ketua Umum Saudara Nurdin Halid dan Sekretaris Jenderal Saudara Noegraha Besoes tidak kompeten untuk memimpin organisasi PSSI, dan karenanya tidak kompeten untuk menyelenggarakan kongres PSSI," tandas Menpora di kantornya, Senin (28/3/2011).
"Untuk mencegah hal-hal yang bisa menyebabkan terulangnya kegagalan kongres PSSI karena ketidakkompetenan pengurus PSSI, terutama ketidaktertiban di dalam penentuan hak suara, distribusi undangan, penentuan peraturan pemilihan, agenda kongres, serta ketidak-bertanggungjawaban dalam penyelenggaraan kongres, maka dengan ini pemerintah menyatakan tidak mengakui lagi Pengurus PSSI di bawah pimpinan Ketua Umum Saudara Nurdin Halid dan Sekretaris Jenderal Saudara Nugraha Besoes, serta seluruh kegiatan keolahragaan yang diselenggarakan kepengurusan PSSI tersebut," pungkas Menpora.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar